CIANJUR TIMES – Setelah maraknya kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa para pelajar, Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul sebagai respons atas berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
Anggota Komisi IV DPRD Cianjur, Diki Ismail, menegaskan pentingnya evaluasi segera.
“Jangan sampai menunggu ada kasus dulu baru diperbaiki. Ini kan menyangkut anak-anak kita di Cianjur. Program MBG seharusnya berjalan dengan baik karena tujuan utamanya untuk meningkatkan gizi, bukan malah menimbulkan masalah,” ujarnya.
Temuan DPRD: Kualitas Gizi dan Dugaan Pemangkasan Harga
Selain kasus keracunan, DPRD juga menemukan beberapa persoalan lain yang perlu mendapat evaluasi. Diki Ismail menyebutkan, menu makanan di sejumlah sekolah jauh dari standar gizi yang seharusnya.
Pihaknya juga menyoroti dugaan adanya perbedaan harga porsi MBG, dari yang semestinya Rp15 ribu menjadi hanya Rp8 ribu.
”Temuan kami bukan hanya soal kasus keracunan, tapi juga menu makanan yang jauh dari standar gizi. Ada beberapa sekolah yang menunya tidak sesuai. Kalau memang benar ada pemangkasan seperti itu, harus ditelusuri,” katanya.
Pihak DPRD juga menyoroti lambatnya penyelesaian kasus keracunan di MAN 1 Cianjur, di mana hingga kini belum ada kejelasan terkait penyebab pasti. Diki meminta jika ada penyedia MBG yang terbukti tidak menjalankan regulasi, agar dievaluasi bahkan diberhentikan.
Rencana Tindak Lanjut dan Pembentukan Satgas Pengawasan MBG
Diki menambahkan, pihaknya telah mendorong pemerintah daerah untuk segera membentuk tim evaluasi dan pengawasan khusus, melibatkan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
Rencananya, Komisi IV juga akan memanggil semua dinas terkait serta koordinator dapur penyedia MBG untuk mengumpulkan data menyeluruh.
“Ya kami bulan ini Komisi IV bisa segera memanggil semua dinas terkait dan koordinator dapur MBG. Kita ingin pastikan program ini berjalan baik, jangan sampai menunggu ada kejadian dulu baru ada perbaikan,” jelasnya.
Salah satu opsi yang sedang dalam tahap pembahasan adalah pembentukan satuan tugas (satgas) pengawasan untuk memastikan program ini tidak hanya berjalan secara formalitas.(*)
