CIANJUR TIMES, Cianjur – Program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Cianjur mendapat sorotan tajam. Cianjur Government Watch (CGW) menilai program layanan kesehatan gratis bermodal KTP itu belum memiliki alur teknis yang jelas, meski didukung anggaran besar.
Pemerintah Kabupaten Cianjur sendiri mengalokasikan dana sebesar Rp293,6 miliar pada 2026 melalui Dinas Kesehatan untuk memperluas jangkauan perlindungan kesehatan masyarakat.
Untuk mencapai status UHC, suatu daerah harus memiliki minimal 95 persen penduduk terdaftar BPJS, dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 80 persen.
BACA JUGA : Data Pusat Berkurang, Status UHC Prioritas Cianjur Berada dalam Ancaman
Namun, Koordinator Advokasi CGW, Ilyas (Apung), menilai kesiapan sistem di Cianjur belum sejalan dengan target tersebut.
“Secara teknis, kami melihat belum ada road map yang jelas terkait skema pelaksanaan UHC di Cianjur,” ujar Ilyas, Rabu (29/4/2026).
CGW : Warga Tidak Tahu Sudah Terdaftar
Ilyas mengungkapkan, hasil penelusuran ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan menunjukkan adanya persoalan pada tahap operasional.
Ia menyebut banyak warga yang sebenarnya sudah didaftarkan, namun tidak mengetahui status kepesertaannya karena minim sosialisasi.
“Banyak masyarakat tidak tahu bahwa dirinya sudah didaftarkan. Akibatnya, mereka tidak memahami cara memanfaatkan layanan saat sakit,” katanya.
Anggaran Besar Berisiko Tidak Efektif
CGW menilai kondisi ini berpotensi membuat anggaran ratusan miliar tidak memberikan dampak optimal bagi masyarakat.
Menurut Ilyas, tanpa alur pelayanan yang jelas dan transparan, manfaat program tidak akan terasa oleh masyarakat Cianjur secara maksimal.
“Jika tidak ada pembenahan, anggaran hampir Rp300 miliar itu tidak akan sebanding dengan manfaat yang masyarakat terima,” tegasnya.
Janji Layanan KTP Terancam Tak Terealisasi
Ia juga menyoroti komitmen pemerintah daerah yang ingin mempermudah akses layanan kesehatan cukup dengan KTP.
Namun, tanpa sistem yang matang, CGW menilai target tersebut sulit terwujud.
“Keinginan agar masyarakat cukup menggunakan KTP untuk berobat terancam tidak terealisasi,” ujarnya.
Hingga berita ini tayang, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut.
Masyarakat pun masih menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memperjelas skema layanan UHC agar benar-benar dapat masyarakat manfaatkan secara luas.***
