CIANJUR TIMES, Cianjur – Sidang paripurna di DPRD Kabupaten Cianjur mendadak ricuh pada Senin (20/4/2026) malam. Sejumlah mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan sindiran “Keluarga Sanusi (Santun tapi Korupsi)” saat Bupati Cianjur, dr. Muhammad Wahyu, tengah menyampaikan sambutan.
Aksi tersebut dilakukan oleh mahasiswa yang berada di balkon lantai dua ruang sidang. Saat Bupati naik ke podium, mahasiswa tiba-tiba membentangkan spanduk berwarna putih itu ke arah peserta rapat.
BACA JUGA : Demo Mahasiswa Cianjur Tuntut Keadilan Kasus Andrie Yunus
Situasi sempat memanas ketika beberapa pihak mencoba menurunkan spanduk tersebut. Namun, mahasiswa segera mengamankannya kembali untuk menghindari potensi gesekan lebih lanjut.
Kekecewaan terhadap Pemerintah Daerah
Perwakilan mahasiswa, Agus Rama Tunggara, menyebut aksi ini sebagai bentuk akumulasi kekecewaan terhadap Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Menurutnya, mahasiswa kesulitan menyampaikan aspirasi karena tidak adanya ruang komunikasi langsung dengan kepala daerah.
“Kami ingin menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari janji politik yang belum terealisasi hingga dugaan praktik yang perlu kita kritisi,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Sorotan Dugaan Nepotisme
Mahasiswa juga menyoroti dugaan praktik nepotisme dalam pengisian posisi di lingkungan pemerintahan, khususnya dalam Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD).
Rama menyebut adanya indikasi bahwa kedekatan politik lebih diutamakan dibandingkan kompetensi profesional.
“Mengacu pada teori Robert Klitgaard, korupsi muncul dari monopoli dan diskresi tanpa akuntabilitas. Ini yang kami khawatirkan terjadi,” tambahnya.
Terkait tulisan “Keluarga Sanusi”, ia menegaskan bahwa pesan tersebut bersifat umum dan bukan tertuju kepada individu tertentu secara spesifik.
Respons DPRD Cianjur
Ketua DPRD Cianjur, Metty Triantika, menyayangkan aksi tersebut karena berada dalam forum resmi tertinggi legislatif.
Ia menilai penyampaian aspirasi seharusnya melalui mekanisme yang lebih tertib tanpa mengganggu jalannya sidang paripurna DPRD Cianjur.
“Rapat paripurna adalah forum resmi yang harus dijaga kehormatannya. Ini bukan momen yang tepat untuk aksi seperti itu,” ujarnya.
Selain itu, Metty berharap ke depan seluruh elemen masyarakat tetap mematuhi tata tertib yang berlaku demi kelancaran pembahasan kebijakan publik.***
