Muncul Pertanyaan soal Penyusun dan Anggaran
Cianjur, CIANJUR TIMES – Polemik dugaan kemiripan naskah Raperda Kesehatan Kabupaten Cianjur kini meluas. Setelah publik menyoroti penulisan zona waktu WITA dalam draf yang seharusnya menggunakan WIB, pertanyaan baru muncul mengenai siapa penyusun naskah akademik dan berapa anggaran yang habis untuk menyusun draf tersebut.
Sorotan itu menguat setelah sejumlah pihak menemukan redaksi pada Raperda Kesehatan Cianjur memiliki kemiripan dengan Peraturan Daerah di daerah lain.
BACA JUGA : Dugaan Raperda Kesehatan Cianjur Copas, Zona Waktu WITA Jadi Sorotan
Ketua DPRD Arahkan ke Pansus
Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Cianjur, Metty Triantika, tidak memberikan penjelasan rinci.
“Soal itu bisa ditanyakan kepada ketua pansus,” ujarnya singkat.
Pernyataan itu mengarahkan perhatian kepada Panitia Khusus (Pansus) Raperda Kesehatan.
Ketua Pansus Sebut Kesalahan Terjadi Sebelum Pembahasan
Ketua Pansus Raperda Kesehatan Cianjur, Muhammad Zulfahmi, mengaku tidak mengetahui proses awal penyusunan naskah.
“Jadi sebenarnya adanya kesalahan naskah Raperda Kesehatan itu terjadi sebelum pembentukan pansus, sehingga kami awalnya tidak mengetahui itu,” katanya.
Menurut Zulfahmi, Pansus mulai bekerja ketika draf sudah masuk tahap pembahasan.
“Kalau memang ada kesalahan di proses sebelumnya, tentunya sudah diperbaiki pada saat tahap pembahasan,” tambahnya.
Ia juga meminta wartawan menelusuri proses penyusunan naskah akademik ke Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD.
“Tanyakan langsung kepada tim penyusun. Teknisnya seperti apa bisa langsung ke bagian perundang-undangan setwan,” ujarnya.
Setwan Bantah Ada Penjiplakan
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Setwan Cianjur, Nenden Raspati Rohaniawati, membantah adanya unsur penjiplakan.
“Iya itu hanya murni kesalahan redaksional, tidak sengaja atau apalagi ada menjiplak,” katanya.
Ia menegaskan Raperda Kesehatan merupakan usulan legislatif dan sudah ada koreksi.
“Raperda Kesehatan itu memang usulan legislatif, dan kesalahan itu sudah ada perbaikan karena kan ini masih ada tahapan selanjutnya, belum final,” tuturnya.
Namun saat menerima pertanyaan siapa tenaga ahli penyusun dan bagaimana mekanisme penunjukannya, Nenden belum memberikan jawaban pasti.
“Kalau soal itu harus ditanyakan dulu nanti ya,” katanya.
Bapemperda Sebut Setwan Semestinya Tahu
Pernyataan tersebut berbeda dengan penjelasan Ketua Bapemperda DPRD Cianjur, Esih Sukaesih Karo Karo.
“Saya tidak tahu. Itu disusun konsultan tenaga ahli penyusun Raperda. Anggarannya bisa tanya ke keuangan, soal siapa tenaga ahlinya ke bagian perundang-undangan, Setwan pasti tahu, tidak mungkin tidak,” ujarnya.
Perbedaan keterangan antarpejabat ini justru menambah perhatian publik terhadap proses penyusunan draf tersebut.
Mahasiswa Soroti Transparansi Informasi Publik
Koordinator Isu Umum BEM Nusantara Jawa Barat, Moch. Andika Rajeswara, menilai informasi mengenai penyusun naskah akademik dan anggaran seharusnya terbuka.
“Kenapa bungkam? Itu kan informasi publik,” tegasnya.
Menurut Andika, harus ada pertanggungjawaban dalam proses penyusunan naskah akademik yang menggunakan anggaran publik.
“Jika benar bukan menjiplak atau hanya sekadar typo, harusnya pertanyaan-pertanyaan itu mudah dijawab. Tapi kalau tidak ada yang bisa menjawab, wajar jika publik bertanya-tanya,” ujarnya.
Temuan Awal Berawal dari Zona WITA
Sorotan terhadap Raperda Kesehatan Cianjur sebelumnya muncul setelah adanya temuan frasa Waktu Indonesia Tengah (WITA) dalam pasal yang mengatur jam tayang videotron.
Direktur Poslogis, Asep Toha, menilai hal itu sebagai kesalahan mendasar.
“Cianjur kan masuk bagian barat, harusnya WIB,” ujarnya.
Ia juga menyebut redaksi pada pasal tersebut memiliki kemiripan dengan naskah peraturan daerah dari wilayah lain.
“Kalau susun sendiri, penggunaan zona waktunya tidak akan terjadi kesalahan fatal,” katanya.
