CIANJUR TIMES, Cianjur – Program Universal Health Coverage (UHC) di Cianjur menuai sorotan setelah Cianjur Government Watch (CGW) menyebut sekitar 800 ribu warga yang preminya dibayarkan pemerintah daerah diduga belum mengetahui status kepesertaan mereka di BPJS Kesehatan. Padahal, anggaran yang digelontorkan untuk program ini pada 2026 mencapai Rp293.672.736.000.
Pemerintah Kabupaten Cianjur mengalokasikan anggaran tersebut untuk mengejar target 80 persen keanggotaan aktif BPJS Kesehatan. Secara hitungan, dana itu cukup membiayai premi ratusan ribu warga agar bisa mengakses layanan kesehatan.
BACA JUGA : Kritik Anggaran Rp293 Miliar, Program UHC Cianjur Tak Punya Alur Jelas
Namun, Cianjur Government Watch menilai manfaat program belum sepenuhnya terasa di lapangan. Koordinator Advokasi CGW, Ilyas, mengatakan persoalan utama terletak pada minimnya sosialisasi kepada warga yang sudah Pemkab daftarkan.
“Persoalan mendasar menurut hemat kami, orang-orang yang didaftarkan itu tidak tahu dirinya didaftarkan. Otomatis mereka juga tidak tahu manfaat dan kegunaan dari program tersebut karena memang tidak ada pemberitahuan,” ujar Ilyas dalam siaran persnya, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, situasi ini berpotensi membuat anggaran ratusan miliar tidak berdampak maksimal. Warga yang tidak mengetahui status kepesertaan berisiko tidak menggunakan fasilitas kesehatan yang sebenarnya sudah pemerintah biayai.
“Kalau masyarakat tidak tahu dia terdaftar, program ini hanya berjalan secara administratif. Manfaatnya belum tentu benar-benar warga rasakan,” kata Ilyas.
CGW Tuntut Keterbukaan Terkait UHC
CGW juga merujuk Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 68 Tahun 2021 yang menyebut peserta berhak memperoleh identitas kepesertaan. Menurut Ilyas, banyak warga yang preminya masuk dalam tanggungan Pemkab justru belum mengetahui identitas tersebut.
Berdasarkan diskusi dengan BPJS Kesehatan Cabang Cianjur, CGW menilai perlu ada pembenahan teknis agar program UHC tidak berhenti pada pencapaian angka kepesertaan semata.
“Sampai saat ini BPJS Kesehatan dan Pemda Cianjur belum pernah memberitahu warga yang telah Pemda daftarkan tersebut. Kami berkesimpulan manfaat dari anggaran itu belum mampu memberikan manfaat nyata bagi warga Cianjur,” tegas Ilyas.
CGW mendorong Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk membuka sumber data penerima manfaat, memperjelas alur informasi, serta memastikan masyarakat mengetahui hak layanan kesehatan yang pembiayaannya melalui program UHC.***
