CIANJUR TIMES – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pendidikan SD dan SMP swasta gratis menimbulkan polemik di Cianjur, Jawa Barat. Meskipun berpotensi meningkatkan partisipasi sekolah, pihak sekolah swasta “elite” khawatir bantuan tidak akan menutupi biaya operasional mereka. Kebijakan ini menjadi sorotan utama bagi pendidikan di Cianjur.
Kepala SMP Al-Azhar Cianjur, C. Saripudin, menilai kebijakan ini akan memberatkan sekolah, khususnya sekolah swasta dengan klasifikasi biaya tinggi.
“Ini agak berat dengan kebijakan ini. Apalagi kami memiliki grade tersendiri. Program kami juga berbeda yang kualitasnya terjamin. Saya rasa sekolah swasta maju lainnya, apalagi sekolah internasional, juga bingung serta berat dengan kebijakan ini,” kata Saripudin pada Jumat (30/5).
Menurutnya, kebijakan ini akan lebih tepat jika menyasar sekolah swasta yang masih berkembang, sehingga pemerataan pendidikan di Cianjur dapat terwujud.
“Jika SMP swasta yang berkembang, mungkin itu tepat, supaya ada standardisasi pendidikan di Cianjur,” ujarnya. Pihak Al-Azhar akan menunggu kebijakan lebih lanjut dari pengurus pusat pasca-putusan MK.
Jaminan Biaya Operasional Jadi Kunci
Senada, Ketua Forum Sekolah Swasta Kabupaten Cianjur, Dede Muharamsyah, menyatakan setiap kebijakan akan menuai pro dan kontra, termasuk putusan menggratiskan biaya untuk SD-SMP swasta. Namun, ia menyebut polemik ini akan selesai jika pemerintah dapat menjamin kebutuhan operasional sekolah sesuai analisis kebutuhan.
“Setiap kebijakan ada plus minus, nanti juga akan ada pro-kontra. Apakah pemerintah bisa mengakomodasi atau tidak. Kalau tidak, maka akan memberatkan sekolah, tetapi kalau terpenuhi, maka tidak akan ada konflik apapun,” kata Dede.
Ia akan menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah terkait putusan tersebut.
“Menunggu turunan putusan MK ini, apakah ada penambahan BOS dengan besaran sesuai analisis kebutuhan atau tidak,” tambahnya.
Disdikpora Cianjur Akan Sosialisasikan Aturan Baru
Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Helmi, mengatakan kebijakan ini akan memberikan dampak luar biasa bagi pendidikan di Cianjur, terutama jenjang SMP. Saat ini, total SMP di Cianjur mencapai lebih dari 400 sekolah, dengan 150 di antaranya SMP negeri dan sisanya SMP swasta.
“Di Cianjur, SMP swasta jauh lebih banyak. Dengan biaya gratis, akan ada pemerataan pendidikan. Siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri bisa masuk swasta secara gratis juga. Tentunya ini akan meningkatkan partisipasi sekolah,” kata Helmi.
Disdikpora akan segera melakukan sosialisasi agar putusan ini tidak menimbulkan polemik besar, mengingat penerimaan peserta didik baru sudah dekat.
“Secepatnya kami sosialisasi, sambil menunggu aturan turunannya. Kami berharap sebelum PPDB sudah ada peraturan turunan yang mempertegas kebijakan untuk sekolah elite, apakah disamakan atau ada klasifikasi gratisnya,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Bidang SD Disdikpora Kabupaten Cianjur, Aripin, menuturkan keputusan ini harus diikuti tanpa pengecualian, namun pihaknya akan mempelajari lebih lanjut putusan tersebut.
“Tentu semua harus mengikuti aturannya. Tapi saya harus membaca dulu putusannya, apakah final dan mengikat atau ada kebijakan lain,” kata Aripin.
Ia menambahkan, untuk tingkat SD di Cianjur, polemik tidak akan terlalu besar karena jumlah SD swasta tidak banyak.
“Dari total 1.245 SD di Cianjur, yang swasta hanya sekitar 40 sekolah, sisanya SD negeri. Jadi tidak akan begitu menimbulkan polemik, bahkan kemungkinan akan menuai banyak dukungan,” pungkasnya.(*)
