Cianjur, cianjurtimes.com – Cianjur diguncang banjir beberapa waktu lalu, merendam empat kecamatan di Jawa Barat: Cilaku, Cibeber, Warungkondang, dan Karangtengah. Penyebab utama banjir adalah penyempitan daerah aliran sungai (DAS) akibat maraknya bangunan permanen ilegal di sekitar bantaran sungai.
Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, menegaskan bahwa banyak bangunan berdiri di atas dan sepanjang sempadan sungai secara ilegal.
“Kami telah berdiskusi dengan warga yang tinggal di bantaran sungai, wilayah terdampak banjir pekan lalu. Hasilnya, mereka bersedia membongkar bangunan mereka secara mandiri,” ungkap Wahyu di Pendopo Kabupaten Cianjur, Kamis (13/3).
Pemerintah Kabupaten Cianjur terus melakukan pendekatan persuasif agar warga memahami dan menyadari bahwa bangunan mereka berada di kawasan terlarang. Sebagian besar warga adalah pendatang yang hanya membeli bangunan tanpa memperhatikan legalitas tanah.
“Masyarakat hanya membeli rumah untuk tempat tinggal dengan harga murah, tanpa peduli legalitas tanah dan bangunan. Sebagian besar memang pendatang,” jelas Wahyu.
Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Cianjur akan memberikan ganti rugi untuk bangunan di bantaran sungai yang terkena gusur, meskipun jumlahnya belum terperinci. Wahyu menegaskan, program normalisasi sungai akan segera terlaksana untuk mencegah banjir.
“Penyempitan aliran sungai terjadi karena tanah tersebut bukan milik mereka. Masyarakat hanya membeli bangunan tanpa peduli surat legalitas tanah seperti SHM,” ujarnya.
Kawasan Sempadan Sungai akan Jadi Milik Negara
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, sepakat untuk mengklaim kawasan sempadan sungai di Jawa Barat sebagai milik negara. Kesepakatan ini tercapai dalam rapat di Balai Kota Depok, Selasa (11/3/2025).
Dedi Mulyadi berkomitmen untuk menyinkronkan setiap daerah dalam menyusun tata ruang yang sehat melalui pengukuran tanah di sempadan sungai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pengukuran ini bertujuan mengembalikan fungsi sungai sesuai peruntukannya, yaitu memperlebar badan sungai dan menormalkan kapasitas tampung air.
“Ini adalah solusi dari menteri kebanggaan kita untuk masyarakat Jawa Barat. Pemerintah Provinsi akan membiayai pengukuran seluruh DAS agar Jawa Barat terbebas dari banjir,” kata Dedi di Depok, seperti dikutip dari Antara, Rabu (12/3).
