CIANJUR TIMES, Cianjur – Tata kelola dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) atau Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapat sorotan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur. Pihak dinas kini memperketat pengawasan usai menemukan sejumlah ketidakberesan administrasi pada beberapa satuan pendidikan.
Tim verifikator Disdikpora mencatat beberapa persoalan di lapangan. Kekurangan syarat administrasi, ketiadaan bukti fisik pertanggungjawaban, kewajiban pajak yang menunggak, hingga anggaran barang yang mengendap tanpa realisasi pembelian menjadi temuan utama instansi tersebut.
Kepala Bidang SMP Disdikpora Kabupaten Cianjur, H. Ipan Sopandi, memperingatkan para kepala sekolah agar tunduk pada aturan main yang berlaku. Ia merujuk pada Permendiknasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) serta Tata Kelola Dana BOS sebagai pedoman wajib bagi seluruh pengelola anggaran pendidikan.
Upaya Pencegahan dan Temuan Evaluasi Dana BOS
Ipan menegaskan, pemerintah daerah tidak lepas tangan begitu saja. Disdikpora mengumpulkan perwakilan setiap sekolah untuk mengulas petunjuk teknis terbaru sebelum kementerian mentransfer dana BOS ke rekening masing-masing institusi. Sosialisasi ini merinci batas-batas pengeluaran agar pengelola tidak salah sasaran saat membelanjakan uang negara.
“Memang sebelum BOS turun, kami terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi juknis BOS terbaru. Ini penting untuk memberikan pemahaman terkait rambu-rambu penggunaan anggaran, apa saja yang boleh dan tidak boleh, termasuk apabila ada pembaruan aturan,” kata Ipan kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Dinas juga mengawal ketat pergerakan dana ini semenjak sekolah mencairkan tahap pertama. Menginjak periode Agustus hingga September, petugas membedah draf laporan pertanggungjawaban (LPJ) milik sekolah yang hendak mengajukan pencairan tahap kedua. Proses ini membongkar fakta bahwa sejumlah pengelola pendidikan belum tertib secara administratif maupun dokumentasi fisik.
“Melalui proses evaluasi ini, kami bisa mengetahui setiap sekolah temuannya apa saja dan permasalahannya di mana. Kemudian kami berikan waktu kepada sekolah untuk menyelesaikan berbagai kekurangan tersebut,” tegasnya.
Inspeksi Akhir Tahun dan Keterbukaan Publik
Menyikapi temuan awal itu, Disdikpora menjadwalkan inspeksi fisik pada Desember 2026. Tim pengawas akan turun langsung menyisir setiap sekolah guna meninjau wujud asli dari pengadaan barang modal maupun pemeliharaan sarana prasarana. Laporan di atas kertas wajib sejalan dengan bukti yang ada di lapangan.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, Ipan mendesak seluruh pimpinan sekolah untuk memajang rincian aliran dana BOS pada fasilitas informasi publik di lingkungan pendidikan. Langkah ini membuka akses bagi masyarakat luas agar bisa ikut memantau lalu lintas anggaran secara langsung.
“Untuk penggunaan dana BOS, kami sudah menginstruksikan agar dipampang secara umum di papan informasi BOS. Ini merupakan bentuk transparansi sekolah kepada publik terkait penerimaan dan pengeluaran dana BOS,” pungkasnya.***
