CIANJUR TIMES, Canjur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur mempercepat penanganan rumah warga yang terdampak bencana tanah bergerak dan longsor. Pemerintah daerah mengupayakan bantuan pembangunan rumah melalui pemerintah pusat sekaligus menyiapkan sembilan lokasi relokasi, terutama di wilayah Cianjur Selatan.
Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian bersama anggota Komisi VIII DPR RI, Isfan Taufik Munggaran, telah menemui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membahas percepatan penanganan rumah warga terdampak bencana.
Berdasarkan data yang Bupati sampaikan, bencana yang melanda 17 kecamatan pada 2024 mengakibatkan sekitar 900 rumah rusak berat, 720 rumah rusak sedang, dan 2.487 rumah rusak ringan.
Wahyu mengatakan, rumah yang masuk kategori rusak berat menjadi prioritas penanganan. Pemerintah berharap proses tersebut dapat dilanjutkan untuk rumah dengan kategori rusak sedang dan rusak ringan.
“Hasil pertemuan dengan kepala BNPB, pembangunan dan relokasi diprioritaskan terhadap rumah yang rusak berat sebanyak 900 unit dalam waktu dua pekan ke depan, dengan harapan dilanjutkan ke rumah rusak sedang dan ringan,” kata Wahyu di Cianjur, Selasa.
Wahyu menegaskan, Pemkab Cianjur akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI agar warga terdampak memperoleh kepastian penanganan serta hunian yang layak dan lebih aman dari ancaman bencana.
Pemkab Tengah Menyiapkan Sembilan Lokasi Relokasi
Selain mengupayakan bantuan rumah, Pemkab Cianjur menyiapkan sembilan lokasi untuk relokasi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana, terutama di wilayah selatan.
Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Cianjur, Dian Mardiana, mengatakan baru satu lokasi yang memiliki ketersediaan lahan melalui hibah. Sementara itu, delapan lokasi lainnya masih menunggu proses penggantian atau pembebasan lahan milik masyarakat.
Menurut Dian, seluruh lokasi yang masuk dalam usulan relokasi telah selesai Badan Geologi periksa. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa lokasi-lokasi itu berada di luar zona merah dan mereka menilai layak untuk menampung warga terdampak.
Salah satu lokasi yang telah tersedia berada di Desa Pananggapan, Kecamatan Cibinong. Lahan seluas sekitar 5,2 hektare tersebut merupakan aset Pemkab Cianjur. Namun, dari keseluruhan luas lahan, sekitar 3.500 meter persegi disebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan relokasi.
“Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk mendukung proses pembebasan lahan dan pendampingan relokasi. Rencana aksi penanganan ditargetkan berlangsung pada November hingga Desember,” ujar Dian, Selasa (13/10/2026).
DPR RI Kawal Penanganan Bantuan
Sementara itu, Isfan Taufik Munggaran menyatakan akan terus mengawal penanganan bantuan bagi warga yang rumahnya rusak akibat bencana. Ia mengatakan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak telah menunggu kepastian bantuan selama sekitar dua tahun terakhir.
Menurut Isfan, pertemuannya bersama Bupati Cianjur dengan Kepala BNPB ini untuk mendorong percepatan proses verifikasi dan penanganan rumah korban bencana. Ia berharap hasil verifikasi segera mendapat tindaklanjut agar warga memperoleh kepastian mengenai pembangunan rumah maupun relokasi.
“Kami akan terus mengawal hingga perbaikan dan pembangunan rumah korban bencana alam di Cianjur berjalan,” kata Isfan.
Pemkab Cianjur berharap percepatan penanganan bantuan dan penyiapan lahan relokasi dapat membantu warga meninggalkan kawasan rawan bencana. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana di lingkungan masing-masing.***
