CIANJUR TIMES – Pemerintah menyiapkan pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp900.000 bagi pekerja berpenghasilan rendah pada akhir tahun ini. Masyarakat kini menanti kepastian jadwal BSU 2026 cair seiring proses finalisasi data calon penerima dan perpanjangan masa pemutakhiran data peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Merujuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 yang terbit pada 28 Oktober 2026, pemerintah merancang bantuan ini untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Pekerja menerima akumulasi dana Rp300.000 per bulan tersebut sekaligus dalam satu kali transfer tanpa potongan administrasi.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menjelaskan bahwa instansinya masih mematangkan daftar penerima bantuan bersama kementerian terkait. Kementerian Keuangan saat ini memegang kendali finalisasi data sebelum BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker menjalankan tahap validasi.
“Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti akan divalidasi dan diverifikasi lagi. Dari situ baru di dapat nanti data finalnya seperti apa,” tuturnya.
Syarat Batas Gaji dan Insentif Pajak Pekerja
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pemerintah menyasar pekerja kelompok bawah sebagai penerima manfaat program ini. Ia memastikan kebijakan subsidi upah tidak menyasar pekerja kelas menengah meskipun mereka bekerja di wilayah dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) tinggi seperti Jakarta.
“BSU kan untuk mereka yang gajinya di bawah Rp 3 sekian juta. Bukan (untuk kelas menengah),” ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, mengutip dari detikFinance, Selasa (10/11/2026).
Airlangga menekankan bahwa patokan nominal upah menjadi acuan utama pemerintah dalam menyaring peserta yang berhak menerima transfer dana.
“Pokoknya BSU kan di bawah Rp 3 juta. Pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU. Ya, sekarang datanya masih diitukan di Kemenaker,” tambahnya.
Sementara itu, naskah Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 mencatat batas maksimal upah penerima sebesar Rp3.500.000 per bulan atau menyesuaikan nilai UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat apabila melampaui angka tersebut. Regulasi itu juga mensyaratkan penerima berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) valid, aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta bukan anggota TNI, Polri, maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).
Di luar skema BSU, pemerintah turut menggulirkan stimulus Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja sektor formal dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan.
“Yang PPH DTP, PPH ditanggung pemerintah kan sampai gaji Rp 10 juta. (Pekerja) di bawah Rp 10 juta ada sekitar 13 juta orang,” tutur Airlangga.
Perpanjangan Pengkinian Data dan Cara Cek Status
Menjelang tahap BSU 2026 cair, BPJS Ketenagakerjaan resmi memperpanjang tenggat waktu pemutakhiran data calon penerima hingga 17 November 2026. Pengumuman melalui akun Instagram resmi @bpjs.ketenagakerjaan mengingatkan pekerja agar segera memperbarui informasi identitas dan nomor rekening.
Kementerian Ketenagakerjaan memastikan pekerja tidak perlu mengajukan pendaftaran mandiri karena sistem menarik data langsung dari laporan kepesertaan aktif perusahaan. Meski demikian, pekerja wajib melakukan validasi data melalui laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau menu Pengkinian BSU pada aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).
Calon penerima cukup menyiapkan KTP, NIK, tanggal lahir, nama ibu kandung. Lalu juga swafoto, foto KTP, nomor ponsel aktif, surel, serta rincian rekening bank. Setelah sistem memverifikasi data kependudukan, pekerja dapat memantau status penetapan penerima secara berkala lewat portal bsu.kemnaker.go.id.
Pemerintah menyalurkan dana bantuan ini melalui jaringan Bank Himbara. Selain itu juga melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) khusus wilayah Aceh. Serta PT Pos Indonesia bagi pekerja yang belum memiliki rekening bank pemerintah. Jika menemui kendala teknis atau perbedaan identitas, pekerja dapat menghubungi layanan pusat panggilan BPJS Ketenagakerjaan di nomor 175. Atau juga dapat melalui Kemnaker di nomor 1500630.***
