CIANJUR TIMES, Cianjur – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cianjur mendesak Bupati Cianjur, M. Wahyu Ferdian, menuntaskan persoalan pencairan deposito nasabah PT LKM Akhlakul Karimah. Desakan tersebut HMI sampaikan dalam audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur pada Jumat (23/10/2026), berdasarkan siaran pers HMI Cabang Cianjur.
HMI meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk memberikan kepastian penyelesaian dan memastikan hak nasabah mendapat perhatian.
Turut hadir dalam audiensi tersebut sejumlah perwakilan Pemkab Cianjur, antara lain Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Perekonomian, tenaga ahli bupati, staf ahli bupati, dan Inspektorat Daerah.
Ketua Umum HMI Cabang Cianjur, Ridha Nestu Adidarma, menyampaikan bahwa organisasinya menilai persoalan pencairan deposito perlu segera ada penanganan serius. HMI juga mempertanyakan langkah pemerintah daerah dalam menyikapi keluhan nasabah yang, menurut keterangan organisasi tersebut, telah berlangsung sekitar satu setengah tahun.
Dalam siaran persnya, HMI menyebut telah mewawancarai sejumlah nasabah yang dananya belum dapat dicairkan. Organisasi tersebut mencantumkan enam nasabah dengan inisial IA, IYA, NDS, SR, RNA, dan NJ untuk menjaga privasi mereka.
HMI menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian pemerintah daerah karena PT LKM Akhlakul Karimah memiliki komposisi kepemilikan saham sebesar 60 persen oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dan 40 persen oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Atas dasar itu, HMI mendorong pemerintah daerah memperjelas langkah penyelesaian dan pengawasan terhadap perusahaan tersebut.
HMI Sampaikan Tiga Tuntutan
Dalam audiensi tersebut, HMI Cabang Cianjur menyampaikan tiga tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Pertama, HMI meminta penyelesaian persoalan PT LKM Akhlakul Karimah secara menyeluruh. Penyelesaian ini turut dilampirkan kejelasan langkah dan batas waktu yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Kedua, HMI mendesak agar dana deposito nasabah yang belum cair mendapat penyelesaian.
Ketiga, HMI meminta investigasi menyeluruh serta verifikasi ulang terhadap jumlah kewajiban dan aset perusahaan. Hal ini agar kondisi keuangan dan besaran kewajiban kepada nasabah dapat diketahui secara jelas.
HMI menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut sampai terdapat penyelesaian yang memberikan kepastian bagi nasabah. Organisasi itu juga meminta pemerintah daerah menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara transparan.
Selain itu, HMI Cabang Cianjur menyatakan siap menggelar demonstrasi di Kantor Bupati Cianjur apabila persoalan tersebut tidak kunjung mendapat penyelesaian.
Hingga berita ini terbit, belum ada penjelasan hasil konkret audiensi maupun tanggapan Pemerintah Kabupaten Cianjur dan manajemen PT LKM Akhlakul Karimah.***
