CIANJUR TIMES, Cianjur – Musim kemarau mulai mengancam sektor pertanian di Kabupaten Cianjur, terutama lahan persawahan yang bergantung pada pasokan air irigasi. Pemerintah Kabupaten Cianjur menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla), sekaligus menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mengurangi dampaknya terhadap produksi pangan.
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan (TPHP) Kabupaten Cianjur mengintensifkan upaya antisipasi dengan menyosialisasikan pola tanam yang menyesuaikan kondisi cuaca. Langkah tersebut bertujuan agar petani dapat mengurangi risiko gagal panen selama musim kemarau.
Sekretaris Dinas TPHP Kabupaten Cianjur, Ali, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala UPTD sejak April 2026 sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat dalam menghadapi musim kemarau.
BACA JUGA : BMKG Prediksi Musim Kemarau 2026 Datang Lebih Cepat, El Nino Berpotensi Muncul
“Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala UPTD se-Kabupaten Cianjur dan menerbitkan surat edaran agar petugas di lapangan menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama petani, supaya melakukan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau,” ujarnya, Selasa (7/7/2026).
Ali menegaskan, Dinas TPHP meminta petani tidak memaksakan menanam padi ketika memasuki puncak musim kemarau. Hal tersebut lantaran berpotensi mengalami gagal panen akibat berkurangnya pasokan air.
“Petani jangan memaksakan tanam padi ketika memasuki musim kemarau karena berpotensi mengalami gagal panen. Kalender tanam harus menjadi acuan agar waktu tanam disesuaikan dengan kondisi cuaca,” katanya.
Siapkan 500 Pompa Antisipasi Kekeringan
Untuk menjaga ketersediaan air di lahan pertanian, Dinas TPHP bersama TNI menyiapkan sekitar 500 unit pompa air yang siap beroperasi ketika debit air irigasi mulai menurun. Bantuan tersebut melibatkan jajaran Kodim, Koramil, hingga Babinsa di desa.
“Kami memiliki sekitar 500 pompa air yang siap digunakan. Ini merupakan bantuan dan hasil kerja sama dengan TNI, mulai dari Kodim, Koramil hingga Babinsa di desa. Pompa tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengambil air dari sumber air permukaan yang masih tersedia,” jelas Ali.
Selain itu, Dinas TPHP juga mendorong petani menerapkan pola tanam bergilir. Terlebih dengan memilih komoditas yang lebih tahan terhadap kekeringan, seperti jagung, kedelai, kacang-kacangan, dan mentimun. Hal ini agar lahan tetap produktif selama musim kemarau.
Ali mengungkapkan, sawah yang berada di wilayah hilir atau ujung jaringan irigasi menjadi daerah paling rentan mengalami kekeringan. Kondisi tersebut hampir selalu terjadi setiap musim kemarau, terutama di Kecamatan Haurwangi, Ciranjang, dan Bojongpicung.
“Biasanya yang terdampak paling parah adalah sawah di ujung saluran irigasi karena debit air tidak sampai ke lokasi tersebut. Kondisi ini hampir terjadi setiap musim kemarau,” ucapnya.
Menjelang musim kemarau tahun ini, pemerintah telah menormalisasi dan mengeruk sejumlah saluran irigasi. Wilayah tersebut di antaranya Daerah Irigasi (DI) Cihea dan Ciherang-Cibanteng. Selain itu, Dinas TPHP terus mengusulkan perbaikan sembilan daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Termasuk yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur.
“Kami berharap perbaikan irigasi yang sudah dilakukan dapat mengurangi dampak kekeringan tahun ini. Kami juga terus mengusulkan perbaikan daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi agar distribusi air semakin optimal,” katanya.
Ali berharap musim kemarau tahun ini tidak berlangsung terlalu lama sehingga target produksi pertanian dan program swasembada pangan di Kabupaten Cianjur tetap dapat tercapai.***
