CIANJUR TIMES, Cianjur – Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan seleksi Sekolah Maung di SMAN 1 Cianjur. DPRD menilai sosialisasi program tersebut belum optimal sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan calon peserta didik, orang tua, dan pihak sekolah.
SMAN 1 Cianjur menjadi salah satu sekolah yang mendapat penunjukkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menerapkan program Sekolah Maung. Program tersebut merupakan model pendidikan unggulan dengan standar seleksi akademik tertentu dalam rangka mencetak sumber daya manusia yang kompetitif.
Menurut DPRD, penerapan program baru tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan di masyarakat. pihaknya menilai informasi yang masyarakat terima belum menyeluruh.
BACA JUGA : Pedagang Segar Alam Puncak Minta DPRD Cianjur Fasilitasi Penataan Ulang Kios
“Program Sekolah Maung ini memang menjadi dinamika di seluruh SMA dan SMK di Jawa Barat,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Rustam Efendi, Rabu (17/6/2026).
DPRD Minta Perbaikan Sosialisasi
Rustam mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk memperoleh penjelasan mengenai pelaksanaan program tersebut.
Berdasarkan hasil komunikasi, program Sekolah Maung merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyiapkan peserta didik unggulan melalui penguatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah tertentu.
“Kami juga sudah berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan disampaikan bahwa program ini merupakan arahan gubernur untuk mencetak manusia-manusia unggulan,” katanya.
Meski mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan, DPRD menilai sosialisasi kepada masyarakat dan satuan pendidikan seharusnya lebih awal sebelum memulai proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
“Kami juga menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi bahwa sosialisasi dirasa kurang dan tidak dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya,” ujar Rustam.
Menurutnya, keterbatasan informasi yang masyarakat terima berpotensi menimbulkan kebingungan. Terlebih lagi dalam memahami mekanisme seleksi maupun persyaratan yang harus calon peserta didik penuhi.
“Akibatnya, informasi tidak sampai secara menyeluruh kepada masyarakat, terutama pihak sekolah,” tegasnya.
DPRD Dorong Solusi bagi Calon Siswa
Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan SPMB. Agar seluruh calon peserta didik tetap memperoleh kesempatan mengakses pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rustam berharap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dapat mempertimbangkan berbagai masukan yang muncul dari masyarakat. Khususnya selama pelaksanaan tahun pertama program Sekolah Maung.
“Kami meminta ada sedikit fleksibilitas dari Dinas Provinsi karena tidak seluruhnya bisa terakomodasi di SMAN 1 Cianjur,” katanya.
DPRD juga mendorong agar memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, sekolah, dan pemerintah daerah. Hal ini guna meminimalkan kendala yang muncul selama proses penerimaan siswa baru berlangsung.***
