CIANJUR TIMES – Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur memberikan perhatian khusus terhadap berbagai persoalan yang melanda dunia pendidikan sepanjang tahun 2025. Legislator menilai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) perlu segera menyelesaikan sejumlah tantangan besar demi meningkatkan kualitas belajar mengajar. Setidaknya, terdapat tiga poin utama yang menjadi sorotan tajam demi perbaikan kebijakan pada tahun anggaran 2026.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Rian Purwa Wiwitan, mengungkapkan bahwa pengentasan angka putus sekolah menjadi prioritas pertama yang harus pemerintah tuntaskan. Selain itu, masalah sarana fisik dan kapasitas tenaga pendidik juga masuk dalam daftar evaluasi penting dewan. Pihaknya menginginkan adanya langkah nyata untuk memperbaiki performa sektor pendidikan di Cianjur.
Masalah Infrastruktur dan Kelayakan Ruang Kelas
Kondisi gedung sekolah yang memprihatinkan menjadi catatan kedua yang memerlukan intervensi anggaran segera. Banyak ruang kelas di berbagai wilayah Cianjur saat ini dalam kondisi tidak layak, sehingga berpotensi menghambat proses transformasi ilmu pengetahuan kepada siswa. Dewan mendesak Disdikpora untuk memetakan kembali sekolah-sekolah yang membutuhkan renovasi berat maupun ringan.
“Selama 2025, kami menyoroti beberapa hal yang menjadi PR di pendidikan. Pertama adalah angka putus sekolah yang masih harus terus digenjot oleh Dinas Pendidikan,” ujar Rian Purwa Wiwitan pada Kamis (8/1/2026). Ia juga menekankan pentingnya kelayakan fasilitas penunjang lainnya.
“Kedua masalah infrastruktur dan kelayakan. Kemarin juga disampaikan banyak ruang kelas dan fasilitas lainnya yang kondisinya sudah tidak layak,” katanya.
Peningkatan SDM dan Evaluasi Program 2026
Persoalan ketiga yang menjadi fokus Komisi IV adalah kualitas sumber daya manusia (SDM), baik dari sisi kompetensi guru maupun manajerial pengelolaan sekolah. Rian menegaskan bahwa tanpa SDM yang mumpuni, bantuan infrastruktur tidak akan memberikan dampak maksimal bagi kemajuan sektor pendidikan di Cianjur. Pihaknya menjadwalkan pembahasan mendalam terkait strategi perbaikan SDM ini dalam waktu dekat.
“Ketiga adalah masalah SDM. Itu juga menjadi catatan kami,” jelas Rian. Meskipun evaluasi telah siap, Komisi IV baru akan melakukan rapat kerja resmi setelah adanya jadwal dari Badan Musyawarah (Bamus). Penentuan agenda ini sangat penting agar pembahasan mengenai target pendidikan tahun 2026 bisa berjalan lebih sistematis.
“Untuk 2026 kami belum membahas secara detail karena belum ada rapat awal tahun dengan Disdikpora. Nanti setelah Badan Musyawarah (Bamus) menetapkan jadwal, kami akan langsung melaksanakan rapat,” ungkapnya.
Rian juga memastikan bahwa isu angka putus sekolah akan menjadi materi evaluasi utama dalam pertemuan tersebut. “Ketiga poin itu, terutama angka putus sekolah, akan kembali kami sampaikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan,” pungkasnya.***
