cianjurtimes.com, Jakarta – Forum Purnawirawan TNI mengajukan delapan tuntutan politik, salah satunya mendesak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal tersebut, Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memahami aspirasi yang disampaikan oleh para Purnawirawan TNI.
Wiranto menjelaskan, Prabowo memahami tuntutan tersebut karena memiliki latar belakang almamater yang sama dengan para jenderal dan kolonel dari Forum Purnawirawan TNI. Meskipun demikian, Prabowo tidak dapat langsung memberikan jawaban atas tuntutan-tuntutan tersebut.
“Masalah-masalah yang disampaikan tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” ujar Wiranto di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025.
Wiranto menambahkan, Prabowo tidak memiliki kewenangan untuk merespons permintaan Forum Purnawirawan TNI karena hal tersebut berada di luar kekuasaan presiden. Menurut Wiranto, sistem Trias Politika yang berlaku di Indonesia memisahkan lembaga Yudikatif, Eksekutif, dan Legislatif, sehingga membatasi kekuasaan presiden.
“Usulan-usulan yang bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu presiden tidak akan menjawab atau merespons itu,” tegas Wiranto.
Wiranto juga menekankan bahwa Prabowo tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan satu sumber. Prabowo akan mendengarkan berbagai masukan sebelum mengambil keputusan. Oleh karena itu, jika Prabowo tidak merespons suatu pernyataan, hal tersebut bukan berarti ia mengabaikannya.
“Banyak bidang yang harus Prabowo pertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Jadi, bila ada tanggapan Prabowo tidak merespons, pernyataan itu keliru. Bukan seperti itu,” jelasnya.
Prabowo, lanjut Wiranto, meminta masyarakat untuk menghentikan polemik yang berkembang. Prabowo tidak akan ikut menyikapi pro dan kontra yang ada, karena hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan.
“Ini akan mengganggu keharmonisan kita sebagai bangsa,” kata Wiranto.
Forum Purnawirawan TNI Minta Penggantian Wapres Gibran
Sebelumnya, di media sosial, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan delapan tuntutan politik yang terncantum pembubuhan tandatangan dari Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan pada Februari 2025.
Salah satu poin tuntutan tersebut adalah mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR. Mereka berargumen bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Tuntutan lainnya termasuk melakukan reshuffle menteri yang terlihat ada indikasi melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas terhadap pejabat dan aparat negara yang masih terikat kepentingan Joko Widodo (Jokowi), presiden sebelumnya.
Sementara itu, berdasarkan laporan Tempo, pihaknya telah mencoba menghubungi Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi untuk meminta keterangan mengenai tuntutan ini, namun belum mendapatkan respons hingga berita ini tayang. (*)
