CIANJUR – Bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Cianjur menggelar giat bersama dalam pembuatan rencana aksi daerah (RAD).
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta para kelompok kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Cianjur mengikuti acara yang berlangsung di Hotel Sangga Buana, Jalan Cipanas, Selasa (26/11/2024).
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) DPPKBP3A Cianjur, Tenty Maryanti mengatakan, kegiatan tersebut merupakan rapat koordinasi dan sosialisasi tentang RAD PUG di Cianjur.
“Alhamdulillah untuk tahun ini Kabupaten Cianjur berhasil menyusun RAD untuk tahun 2025 sampai tahun 2030. Untuk PUG itu sendiri merupakan strategi pembangunan yang beraliran gender dan beraliran untuk laki-laki dan perempuan. Itu termasuk di dalamnya dari mulai perencanaan pelaksanaan sampai dengan evaluasi,“ ujarnya.
Ia menjelaskan, aksi gender akan diterapkan di OPD masing-masing. Misal PUTR dalam pembangunan jalan dan jembatan atau Distarkim dalam pembangunan MCK, maka harus ramah untuk gender alias bisa dimanfaatkan semua orang termasuk anak-anak.
“Jadi harus ramah, baik untuk gender laki-laki, perempuan, anak-anak. Termasuk ketika pembuatan trotoar, maka harus ramah bagi semua pengguna jalan termasuk disabilitas,“ katanya.
RAD PUG jadi Indikator keberhasilan DPPKBP3A
Terkait kekerasan terhadap anak, Tenti menyebutkan, terdapat evaluasi dan tingkatannya, seperti tingkat pratama, madya dan utama. Cianjur, sambung dia, sudah berada di tingkat madya alias mengalami peningkatan karena sebelumnya tingkat pratama.
“Dengan program dare to speak bersama dengan Unpad ini, untuk pengaduan dari masyarakat, semua pengaduan meningkat yang sebelumnya hanya puluhan sekarang menjadi ratusan pengaduan. Di situ terlihat kenaikan dalam pengaduan kasus, masyarakat berani untuk bicara,“ bebernya.
Ia menyebutkan, peningkatan program tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan DPPKBP3A Cianjur. Khususnya dalam menyosialisasikan program dare to speak alias berani untuk bicara.
“Alhamdulillah kami bisa menyampaikan kepada masyarakat, bahwa penanganan pelaporan kepada kami, akan kami layani dengan gratis. Dan nomor aduan yang sudah tersebar di semua kantor instansi kecamatan, ataupun di setiap sekolah. Terdapat juga ruang barcode nya,” pungkasnya.(*)
