CIANJUR TIMES – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cianjur mengalokasikan dana yang cukup fantastis untuk pemeliharaan sistem informasi mereka pada tahun 2026.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP LKPP), paket pemeliharaan Website Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian tersebut menelan anggaran hingga Rp225.000.000. Angka ini memancing perhatian publik karena nilai pemeliharaan situs pemerintahan biasanya hanya berkisar antara Rp20 juta hingga Rp40 juta per tahun.
BKPSDM berdalih bahwa pagu jumbo dari APBD ini bukan sekadar untuk perawatan rutin, melainkan upaya perombakan infrastruktur digital secara besar-besaran. Pihak instansi menilai teknologi yang mereka gunakan saat ini sudah tertinggal zaman. Sehingga memerlukan pembaruan sistem menyeluruh guna menunjang beban kerja birokrasi yang semakin berat.
Alasan Teknis di Balik Perombakan Total Sistem
Pihak BKPSDM Cianjur melalui Bidang Mutasi menjelaskan bahwa sistem lama yang beroperasi sejak 2018 sudah tidak lagi memadai secara teknis.
Teknologi dasar yang mereka gunakan masih menggunakan versi PHP 5 yang rentan terhadap gangguan keamanan dan stabilitas. Kondisi inilah yang memicu rencana konstruksi ulang arsitektur sistem agar mampu menampung data hingga 22 ribu pegawai di masa depan.
“Jadi dibangun ulang karena teknologinya sudah tidak kuat. Si web-nya, PHP-nya masih di versi lima, itu sudah jauh tertinggal. Basisnya memang dari sistem lama, cuma ditulis ulang atau konstruksi ulang secara keseluruhan,” ungkap Terzar, pejabat Bidang Mutasi BKPSDM Cianjur pada Kamis (15/1/2026).
Terzar yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Tim Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (PPIK) ini menuturkan, penggunaan anggaran website BKPSDM Cianjur yang mencapai ratusan juta tersebut mencakup biaya penulisan ulang kode (coding) agar platform menjadi lebih dinamis dan kuat.
Integrasi Layanan Online BKPSDM dan Sinkronisasi Data BKN
Selain perbaikan teknologi dasar, pengadaan ini bertujuan menyatukan berbagai sub-sistem kepegawaian yang sebelumnya terpisah-pisah. Berbagai modul mulai dari sistem disiplin, mutasi, hingga kompetensi akan melebur ke dalam satu pintu layanan digital.
Langkah ini sekaligus menguji coba sistem pembagian SK dan kontrak secara daring. Khususnya untuk meningkatkan efisiensi kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Cianjur.
“Nanti sistemnya jadi satu, jadi yang asalnya belum ada layanan online, akan menjadi online semua. Termasuk yang sekarang sudah kami coba itu sub-layanan seperti pembagian SK dan kontrak,” jelas Terzar.
Ia juga menambahkan bahwa sistem baru ini harus mampu melakukan sinkronisasi otomatis dengan database pusat milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Peningkatan kapasitas server menjadi prioritas utama agar tidak terjadi kendala teknis saat ribuan admin OPD mengakses sistem secara bersamaan. Meskipun menyerap anggaran besar, BKPSDM tetap menggunakan subdomain resmi di bawah naungan Diskominfo Cianjur sesuai regulasi yang berlaku.***
