Cianjur Times – Pasar modal Indonesia kini sedang menghadapi tantangan krusial untuk menjaga kepercayaan investor internasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) bergerak cepat menyiapkan langkah pembenahan besar-besaran bagi bursa saham tanah air atau IDX. Langkah strategis ini muncul sebagai respons proaktif terhadap catatan kritis dari lembaga penyedia indeks global, MSCI, terkait likuiditas dan transparansi pasar.
Dinamika reformasi ini menjadi sorotan utama dalam agenda Market Outlook 2026 yang berlangsung di Gedung IDX, Jakarta, Selasa (3/3). Forum ini mempertemukan para pembuat kebijakan, mulai dari Komisi XI DPR RI hingga pimpinan industri keuangan. Mereka merumuskan mitigasi komprehensif untuk menghadapi volatilitas global yang dipicu oleh eskalasi geopolitik di Timur Tengah serta ketatnya persaingan likuiditas antarnegara.
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyoroti potensi risiko dari konflik di Selat Hormuz yang dapat memicu inflasi energi global. Kondisi tersebut berisiko memicu aliran modal keluar (capital outflow) dari pasar negara berkembang. “Kami terus melakukan komunikasi konstruktif dengan penyedia indeks global. OJK telah melahirkan 8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal untuk menjaga stabilitas pasar kita,” ujar Friderica dalam forum tersebut.
Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Kualitas IPO
OJK berkomitmen memperketat Early Warning System (EWS) dari hulu ke hilir untuk melindungi investor. Di ranah suplai, otoritas kini mengusung prinsip kualitas di atas kuantitas bagi perusahaan yang akan melakukan penawaran umum perdana atau IPO di IDX. Kelayakan fundamental bisnis menjadi pertimbangan utama agar investor tidak terjebak dalam manipulasi harga saham yang tidak wajar.
Selain itu, status Unusual Market Activity (UMA) akan berfungsi lebih optimal sebagai jeda psikologis bagi para pelaku pasar. Langkah ini bertujuan agar investor berpikir ulang sebelum bertransaksi pada saham dengan volatilitas tinggi. Integritas pasar menjadi harga mati bagi regulator guna menghapus persepsi publik yang terkadang masih mengasosiasikan bursa saham dengan praktik “saham gorengan”.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi, menyebut momen ini sebagai wake-up call. Pihaknya telah menggelar pertemuan intensif dengan pihak indeks global untuk memastikan standar transparansi IDX terpenuhi. “Respons cepat ini menunjukkan bahwa mekanisme regulasi kita dinamis dan mampu menyerap aspirasi pasar global,” tambahnya menekankan pentingnya transparansi data.
Transparansi Kepemilikan dan Target Free Float 15 Persen
Implementasi teknis keterbukaan informasi kini menyasar pada pembaruan data investor. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) memperluas kategori identitas investor dari 9 jenis menjadi 28 jenis entitas. Direktur Utama KSEI, Samsul Hidayat, menjelaskan bahwa pembaruan data ini merupakan tulang punggung transparansi di IDX. Otoritas juga berencana membuka data kepemilikan investor di atas level 1 persen, turun dari batas sebelumnya sebesar 5 persen.
“Pembaruan struktur data ini sudah mencapai 97 persen penyelesaian. Kami menargetkan pada pertengahan Maret ini sudah bisa mengumumkan hasil akhirnya kepada publik,” papar Samsul mengenai progres transparansi kepemilikan saham.
Dari sisi keadilan pasar, rencana penaikan batas saham beredar publik atau free float ke level 15 persen juga menjadi agenda utama. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengkritisi emiten yang hanya melepas porsi saham sangat kecil ke publik. Kenaikan batas free float diharapkan mampu mengurai dominasi pemegang saham pengendali dan menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih proporsional bagi investor minoritas di IDX.
Menuju Demutualisasi dan Peningkatan Partisipasi Ritel
Sejalan dengan reformasi tersebut, urgensi demutualisasi bursa saham semakin menguat. Sebagai bursa dengan nilai transaksi harian mencapai rekor di atas Rp30 triliun. IDX merupakan salah satu bursa besar dunia yang perlu segera melakukan pemisahan kepemilikan dari anggota bursa. Langkah ini krusial untuk menghindari benturan kepentingan dan menjaga profesionalisme pengelolaan bursa secara modern.
Pjs Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menargetkan bursa saham Indonesia mampu masuk ke dalam jajaran 10 besar bursa dunia dalam beberapa tahun ke depan. Di sisi lain, jumlah investor ritel terus mengalami ledakan pertumbuhan yang masif. Sepanjang tahun 2025, tercatat ada penambahan 5,4 juta investor baru, dan tren ini terus berlanjut hingga awal tahun 2026.
“Dengan persiapan yang matang, kita harapkan bursa kita akan lebih lincah dan profesional. Pendalaman pasar dari sisi permintaan tetap menjadi fokus utama kami melalui edukasi dan perlindungan investor ritel,” tutur Jeffrey Hendrik menutup penjelasannya.
Sinergi antara OJK, BEI, dan DPR RI melalui percepatan reformasi ini diharapkan menjadi fondasi permanen bagi pasar modal Indonesia. Komitmen nyata terhadap penegakan hukum dan transparansi akan menjadi kunci utama untuk mengembalikan pamor IDX di kancah internasional. Di tengah resiliensi ekonomi nasional yang solid, integritas pasar adalah instrumen terpenting untuk menarik kembali minat investor global ke tanah air.***
