CIANJURTIMES, Cianjur – Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Cianjur melarang kegiatan study tour ke luar daerah. Pemerintah menilai kebijakan ini memberatkan orang tua dan tidak sesuai dengan tujuan utama study tour. Namun, pengusaha travel mendorong pemerintah untuk melakukan penataan wisata daerah sebelum menerapkan larangan tersebut.
Bupati Cianjur, Muhammad Wahyu, menyatakan bahwa Pemkab Cianjur mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait larangan study tour ke luar daerah.
“Dari Pemprov kan sudah keluar larangannya. Jadi kami mengikuti kebijakan Pemprov dengan menerapkan hal yang sama,” ujarnya, Senin (24/2/2025).
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini diambil karena kegiatan study tour dinilai telah melenceng dari tujuan awal. Menurutnya, nilai edukatif dari kegiatan tersebut sudah banyak hilang.
“Sekarang malah seperti tour saja, tidak ada studynya. Jadi sudah melenceng. Kemudian ada sekolah yang malah mewajibkan, yang tidak ikut pun harus ikut bayar. Makanya kebijakan ini diambil untuk mengembalikan esensi atau tujuan utama dari study tour,” kata Wahyu.
Meskipun demikian, larangan ini hanya berlaku untuk wisata ke luar daerah. Pemerintah asih mengizinkan study tour di dalam kota.
“Silakan sekarang wisatanya dalam daerah. Karena di Cianjur juga banyak destinasi wisata yang indah, tak kalah dengan luar daerah. Kami akan tata lagi, supaya fasilitasnya nyaman dan pengelolaannya juga baik. Saya yakin, meskipun kebijakannya berubah, study tour ke luar daerah dilarang dan hanya diizinkan di dalam kota, bisnis travel tetap hidup,” jelasnya.
Tanggapan Pengusaha Travel
Owner Atour Aja, Acep Makhdar, mengatakan bahwa pengusaha travel tidak keberatan dengan kebijakan tersebut selama infrastruktur pariwisata di Jawa Barat, termasuk di Cianjur, sudah tertata dengan baik.
“Kami memahami tujuannya. Sebenarnya kan yang jadi pelarangan itu ketika tujuan study tour-nya ke luar daerah. Kalau masih untuk SMA/SMK informasinya masih boleh selama di dalam provinsi, dan untuk SD dan SMP masih boleh selama tujuannya di dalam kota. Kami akan menerima, selama infrastruktur dan pengelolaan wisatanya sudah baik,” kata Acep.
Menurutnya, wisata di Jawa Barat saat ini belum menjadi pilihan utama untuk kegiatan study tour karena pengelolaan destinasi wisata yang belum tertata dengan baik.
“Banyak destinasi wisata yang seadanya, belum tertata. Contoh sederhananya terkait tiket dan parkir. Kalau wisata di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu sudah tertata, one stop service. Kalau di kita di Jawa Barat masih tercecer, belum lagi masalah punglinya. Jadi cost-nya tinggi, padahal dekat,” ungkapnya.
Selain itu, infrastruktur jalan pun masih belum seluruhnya bagus dan dapat diakses oleh kendaraan besar.
“Ini juga yang harus jadi perhatian. Supaya tujuan dari kebijakan ini bisa maksimal, tidak hanya kebijakan sepihak tanpa ada evaluasi secara internal untuk pengelolaan dan penataan,” kata Acep.
Senada dengan Acep, Owner HIC Travel, Abe, mengatakan bahwa wisata daerah banyak yang tidak terkelola dan tertata karena kurangnya perhatian dari pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan banyak pihak yang memilih luar daerah sebagai tujuan study tour.
“Jangan menyalahkan pihak travel yang seolah merekomendasikan luar daerah, tapi kan pilihannya ada di pihak sekolah. Dan saya rasa logis ketika luar daerah jadi pilihan, karena penataan wisata di Cianjur ataupun destinasi lain di Jawa Barat belum maksimal karena perhatian dari pemerintahnya sendiri kurang,” kata Abe.
Ia juga berharap pemerintah daerah melibatkan pengusaha travel dalam proses pengambilan kebijakan.
“Kami juga berharap ada dengar pendapat dulu sebelum mengeluarkan kebijakan. Evaluasi juga di lingkungan Pemkab-nya, karena kita sama-sama tahu penyimpangan terjadinya di mana dan faktor apa yang menyebabkan wisata daerah tidak jadi pilihan meskipun tak kalah indah bahkan lebih indah dan mengedukasi,” pungkasnya.(*)
