CIANJURTIMES, Cianjur – Uji Tes kehamilan kepada puluhan Siswi di SMA Sulthan Baruna, Desa Padaluyu, Kecamatan Cikadu, Cianjur menuai sorotan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cianjur menganggap terdapat indikasi pelanggaran hak-hak anak dalam tes kepada siswi di sekolah tersebut.
Ketua P2TP2A Kabupaten Cianjur, Lidya Indayani Umar mengatakan, meski belum ada aturan khusus yang melarang tes kehamilan kepada pelajar SMA, pihak-pihak terkait perlu memperhatikan aspek psikologis yang akan berdampak pada anak.
“Kalau saya melihat dari kacamata perlindungan anak, menurut saya ada hak-hak anak yang dilanggar. Nah kalau seandainya (tes) itu juga akan dilakukan, perlu pertimbangan yang matang dari negara, terutama dari instansi maupun lembaga-lembaga terkait,” terangnya kepada Cianjur Times, Rabu (22/1/2024).
Dalam hal ini, Lidya menambahkan, faktor psikologis anak harus jadi fokus utama, lantaran anak memiliki hak untuk mendapat kenyamanan saat bersekolah.
“Dari sisi psikologi, test ini akan berpengaruh terhadap kenyamanan anak-anak. Karena dalam aturan negara mengatakan bahwa anak itu harus nyaman bersekolah agar dia bisa menerima pendidikan dengan baik. karena sekolah adalah rumah kedua bagi mereka,” tambahnya.
Walau begitu, menurutnya, meski tes tersebut bertujuan kepada hal yang baik, yakni mencegah kenakalan remaja, perlu ada kesepakatan dari seluruh pihak untuk pelaksanaannya.
“Dalam hal ini sudah pasti pihak sekolah, orang tua murid, dan juga jangan lupa si anak ini sendiri. Selain itu juga kalau bisa secara tertulis kesepakatan tersebut,” kata dia.
Ia juga menyoroti perlu adanya pendampingan pihak yang berkompeten saat pelaksanaan tes tersebut.
“Seandainya itu pun ada, itu kan harus oleh orang-orang yang memang berkompeten dalam bidang itu. Seperti dari Dinas kesehatan yang bisa melalui Puskesmas, mereka lebih kompeten dari segi tenaga medis maupun peralatan,” ujarnya.
Lidya menilai hal-hal tersebut perlu menjadi perhatian agar tidak menimbulkan permasalahan di waktu mendatang.
“Jadi perlu diskusi yang benar agar hal ini tidak melanggar aturan dan tidak menimbulkan masalah,” Kata dia.
KPAI Turut Soroti Psikologi Anak
Senada, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati menilai tes tersebut terkesan diskriminatif.
Mengutip dari detikJabar (22/1), Ia mengatakan tes tersebut menempatkan perempuan, dalam hal ini siswi sebagai objek seksual.
“Seharusnya sekolah melakukan edukasi cara mencegah (pergaulan bebas), bukan melakukan tes kehamilan,” kata Ai.
Dirinya berpendapat,implementasi hal tersebut bisa mempengaruhi psikologis siswi.
“Kami harap Dinas Pendidikan turun tangan supaya tujuan positif tersebut tidak salah langkah,” ujarnya.
Alasan Sekolah Tes Kehamilan Siswi
Sementara itu, Kepala SMA Sulthan Baruna Sarman mengungkapkan, pihak sekolah melaksanakan tes tersebut lantaran adanya siswi yang hamil usai libur semester beberapa tahun lalu.
“Jadi tiga tahun lalu orangtuanya datang untuk menginformasikan jika anaknya hamil. Setelah libur semester siswa tersebut berhenti dan tidak melanjutkan sekolah,” kata dia, Rabu (22/1/2025).
Setelah peristiwa tersebut, pihaknya berisiniatif untuk melakukan tes kehamilan setiap kegiatan belajar di semester baru.
“Setiap selesai libur semester kita jalankan tes urine untuk mengetahui siswi hamil atau tidak. Sudah rutin digelar sejak dua tahun terakhir, jadi setahun itu dua kali,” kata dia.
Menurutnya, tes tersebut dilakukan secara tertutup dengan melibatkan guru perempuan. Pada tes terakhir, dari 53 siswi yang menjalani tes hasilnya negatif.
Meski menimbulkan pro dan kontra, pihaknya berdalih program tersebut merupakan program pencegahan agar siswa dan siswinya tidak terjerumus dalampergaulan bebas.
“Memang akan ada pro dan kontra. Tapi selagi positif, tetap kami lakukan apalagi dari para orangtua juga mendukung,” ucapnya.(*)
